Sistem Republik Indonesia

Kehidupan di indonesia tampak begitu rumit, baik dalam perekonomian, politik, apalagi hukum. Suatu negara dikatakan kuat dan makmur kalau rakyat serta negara itu sendiri memiliki pedoman yang kuat. Beberapa perubahan hukum sangat mengganggu perekonomian. Dekret-dekret yang diambil kadang hanya demi kepentingan politik saja.

Begitu banyak orang menginginkan kekuasaan dengan segala cara, ini jelas tidak mematuhi hukum, atau memang karena hukum itu tidak ada. Kalau di masa kepresidenan pertama indonesia presiden ditunjuk, beberapa sesudahnya sudah lebih pada yang ekstrem.

Rakyat yang mengetahui beberapa perubahan yang merugikan mengadakan demo. Mereka berpedoman bahwa indonesia adalah negara demokrasi, rakyat bisa menyampaikan pendapat pada orang yang diberikan amanah, karena dari rakyat untuk rakyat, katanya. Tapi semua itu nonsens, kata demokrasi hanyalah politik dengan rekayasa sedemikian rupa. Keputusan mutlak tidak ada di tangan rakyat. Namun karena rakyat masih dibodohi, penuh dengan kepalsuan, maka jadilah kebodohan dan ketidaksadaran itu menyebar, seperti wabah mengikis mental-mental kuat penduduk negeri.

Hal semacam di atas tanpa sadar seperti spekulasi hukum. Hukum dijadikan sirkus, walau kadang diubah berdasarkan siklus zaman, katanya. Menyedihkan sekali memikirkan identitas negeri. Keputusan hukum dari pihak atas tanpa sepengetahuan rakyat, rakyat tak lebihnya boneka, diperintah semau pemiliknya. Tapi rakyat bukan milik siapa-siapa, bukan milik penguasa, tapi penguasalah milik rakyat, begitu menurut hukum pertama perundang-undangan.

Dari rakyat untuk rakyat, omong kosong. Dari rakyat diembat, digerogoti menjadi lemak penguasa. Entah sampai mana kekuatan negeri bertahan dengan keadaan hukum yang berubah-ubah sesuai politik ini ada.

Sebuah pandangan kadang mengelabui mata si pemandang. Rekayasa tidak akan pernah diketahui selama tidak ada yang mau berpikir jauh tentang detail-detail kecil kejadian. Pemikiran kritis di Negeri ini sangatlah jarang, hingga hukum yang ada dianggap suatu kelumrahan dan diterima penerapannya begitu saja. Perkembangan dan kemajuan suatu bangsa memang diukur dari kekayaan dan perekonomian rakyatnya, tapi, kedewasaan dan harga diri suatu bangsa bertumpu pada hukum yang ada. Kadang, di Negeri ini hukum diubah sesuai situasi dan zaman, katanya. Hem, sebenarnya ini lebih pada politik. Ada pihak yang diuntungkan.

Presiden tidak akan pernah berani memutus kontrak-kontrak perindustrian yang diadakan dengan pihak luar, dia akan sangat ketakutan, karena sedikit saja dia berulah, maka jabatannyalah yang dipertaruhkan. Pihak migas bisa saja menurunkan reputasi presiden kalau presiden berusaha menggagalkan bisnisnya. Hal ini tentu karena kelemahan hukum dan salah dari pemimpin masa lalu.

Kesalahan tetua terdahulu membawa penderitaan pada generasi berikutnya. Mereka menganggap apa kita di negeri ini? Sebagai robot bodoh. Spekulasi menjadi-jadi. Dipertontonkan dan disorak oleh rakyat yang tidak tahu menahu keadaan.

Wahai yang tertimpa amanah, sadarlah, bahwa raja bukanlah kau yang harus dilindungi, tapi generasi berikutnya. Anak-anak bangsa adalah raja yang harus dilindungi, perhatikanlah mereka. Kepentingan politik dan masa yang berbatas tidakkah sangat jauh penderitaannya bagi mereka yang hidup sesudah kekuasaanmu.

Sebenarnya, ini salah kita sebagai manusia yang tidak tahu definisi apa itu penguasa dan apa itu rakyat? Salah pada langkah awal. Siapa pemimpin kita? Kalau kita mengatakan si dia adalah pemimpin kita, berarti ketidaksadaran dan kebodohan yang membuat kita menderita--bagi yang merasa.[]
Labels: 2016, Abstrak, Renungan, Tentang Negeri

Terima Kasih telah membaca Sistem Republik Indonesia. Kalau kalian suka, bagikan...!

0 Comment for "Sistem Republik Indonesia"

Back To Top