MK dan Kedikdayaannya




Mahkamah Konstitusi yang sekarang diberikan kewenangan sangat luas di antara jajaran trias politica yang ada, sangat menentukan jalannya pemerintahan. Dibandingkan Mahkamah Agung, institusi yang satu ini lebih dominan keberadaan dan perannya. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang kemudian lebih enak disingkat MK ini dapat membatalkan kesepakatan yang telah diadakan DPR atau bahkan presiden. Para pengamat hukum, saat pertama kali menyadari kekuasaan MK ini tercengang. Bayangkan, MK, yang hanya teridi dari sembilan hakim bisa mengalahkan suara dari beberapa ratus orang yang ada di DPR, atau bahkan di badan Trias Politica lainnya.

Kekuasaan yang besar, walaupun disamaratakan tetap saja ada perbedaan kekuasaan. Di MK, banyak para politikus yang ingin masuk ke dalamnya. Tapi tidak semudah itu untuk masuk ke badan MK, selain harus memiliki kepahaman yang mendalam tentang hukum, tuntutan besar ditangguhkan sekaligus pada para hakim MK tersebut. Bisa dikata, kalau seseorang sudah menjadi hakim, dia seharusnya sudah mati, dalam artian, mentok sampai sana ketercapaian dalam hidupnya. Seorang yang menjadi hakim itu sudah berada di puncak karir, sudah bijaksana, dan tentu lebih tahu pahit getirnya kehidupan. Seharusnya.

Sekarang, saat melihat peran besar MK yang tampak melakukan sebuah spekulasi membuat beberapa praktikus dan peneliti berang dan mengemukakan bahwa harus ada pengawasan di badan MK. Badan yang memiliki peran besar, tapi tak memiliki pengawasan, atau tidak jelas bagaimana kesepakatan perekrutan hakim MK menjadi permasalahan di benak para peneliti dan praktikus tadi. Istilah kesepakatan kiranya lebih pas daripada istilah mekanisme pemilihan hakim yang sering digemakan para pemuka hukum. Karena pada dasarnya, semua hukum, baik UUD, bahkan kebaikan dan keburukan itu sendiri adalah hasil dari kesepakatan. Kala kebaikan disepakati sebagai kejahatan, maka akan jahat. Begitupun tentang kekuasaan besar MK sebagai peran inti dalam negara. MK menjadi begitu penting karena ada yang menyepakati agar MK tersebut dijadikan hal yang terpenting. Ini adalah pemikiran sederhana sebetulnya. Namun dari pemikiran sederhana tersebut dapat ditarik benang hijaunya, bahwa pengawasan terhadap hakim MK tidak perlu perseorangan, atau badan khusus yang mengawasinya, tidak. Yang harus mengawasi adalah yang menyepakati. Bayangkan saja, ketika ada sebuah keluarga yang sepakat membuat anak, dan berniat menjadikan anak itu pandai, lalu dibiarkan begitu saja, diberikan pengawasan pada orang lain misal, itu sudah menyimpang dari kesepatakan awal berarti, dan akan begitu sulit untuk memantau. Dan kalaupun memberikan pengawasannya pada pihak lain, tentu kurang efektif, karena tidak ada peran penting di sana. Jadi, siapa seharusnya yang mengawasi tindak-tanduk MK? Baiknya adalah para mereka yang duduk di kekuasaan, karena mereka yang lebih dekat dan mereka pulalah yang menyepakati undang-undang tentang posisi penting MK sebagai penyisir dan penyetuju hukum. Kembali pada hal sederhana sederhana tadi, bahwa di trias politica tersebut harus ada keterkaitan, saling mengawasi. Saling mengawasi bukan berarti saling menjatuhkan, ya. Beda lagi konsepnya kalau sudah ada intrik jahat.

Terakhir, karena MK adalah hasil bersama, awasilah secara bersama pula. Apa karena undang-undang yang mengatur lantas undang-undang pula yang harus mengawasi? Ingat, benda mati atau hal yang hanya sebagai konsep tidak bisa berbuat apa-apa, fiksi tak bisa berjalan dan melihat, dia hanya menjadi patokan dan alarm.

Jangan sekali-kali melibatkan rakyat untuk mengawasi, karena rakyat tak tahu apa-apa tentang kesepakatan yang sudah diadakan dalam pemerintahan, bahkan undang-undang itu sediri. Silakan kembalikan pada yang punya kekuatan dan posisi lebih dalam kehidupan bernegara yang bertindak untuk mengurus MK. Jangan lantas mengatakan MK buruk hanya karena diketahui berberapa hakimnya tersangka korupsi. Diketahui korupsi pun bisa jadi bagus, karena akan menjadi aneh kalau dalam suatu lembaga aman-aman saja, tidak ada yang jahat atau korupsi, berarti tidak ada kesadaran untuk saling waspada di dalamnya. Tidak selalu yang tampak buruk benar-benar buruk kenyataannya. Sama halnya antara Fiksi dan Riil, bisa jadi Riil itu fiksi, dan Fiksi adalah Riil.[]
Labels: 2018, Riil, Tentang Negeri

Terima Kasih telah membaca MK dan Kedikdayaannya. Kalau kalian suka, bagikan...!

0 Comment for "MK dan Kedikdayaannya"

Back To Top