Fakta Tersembunyi Revisi UU MD3



Dari Februari sampai Maret 2018 ini, sebagian masyarakat disibukkan dengan beberapa isu dalam negara, baik tentang LGBT, kewenangan PNS yang mengembalikan uang korupsi, dan hasil Revisi UU MD3. Dari ketiga hal tersebut, yang diangkat ke permukaan adalah hasil revisi UU MD3. Beberapa pasal di undang-undang baru itu dianggap krusial dan merugikan. Sebutlah di pasal 73, 122, dan 245. Berikut saya sertakan isi dari beberapa pasal tersebut:

•Pasal 73 mengatur kewenangan DPR memanggil pejabat negara, pemerintah, badan hukum, masyarakat secara paksa melalui kepolisian. WAJIB bagi polisi membantu memanggil paksa. (diakui sebagai respon atas polemik dengan KPK)

•Pasal 122 menyatakan kewenangan MKD melakukan langkah hukum kepada pihak yang merendahkan kehormatan parlemen/anggota.

•Pasal 245 mengatur diperlukannya izin Presiden dan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang ingin memeriksa anggota DPR pelanggar hukum pidana.

Tahulah bahwa isi dari pasal-pasal itu tampak sekali bahwa ada balas dendam DPR terhadap KPK. Seperti yang pernah saya tulis tentang kebusukan KPK di riil yang berjudul "Rahasia Besar yand Disimpan Rapat-Rapat Para Politikus. Ada kesenjangan, bisa jadi karena saat melakukan hak anket beberapa waktu lalu tidak mendapat respon baik dari KPK, sedang KPK dapat menyeret begitu saja para anggota DPR, MPR, DPD dan beberapa pejabat lain yang tampak diperbudak, diperas. Tentu, adalah langkah baru ketika DPR MPR merevisi UU mereka. Untuk melepaskan diri dari keterbudakan KPK! Atau, dari para musuh yang tidak suka pada kedudukan orang-orang yang sudah ada di DPR MPR dan DPD, baik itu karena kewenangan orang berpengaruh yang mengganggu jalannya kebusukan para mafia hukum.

Selalu ada kejanggalan dalam hukum kita di Indonesia. Revisi UU MD3 bisa bernilai positif dan negatif. Positif bagi mereka yang mengetahui titik permasalahannya, dan negatif bagi mereka yang tidak tahu apa-apa. Iya, betul memeng bahwa pasal krusial tadi adalah bentuk arogansi politik, tapi lebih arogan siapa coba, dengan mereka yang mengajukan penangkapan pada para pejabat yang hanya korupsi sedikit, tapi yang korupsi banyak lepas begitu saja?

Lalu yang menjadi pertanyaan pula, uang yang diambil KPK dari para koruptor itu lari ke mana? Kalau dibagikan lagi ke negara, mana datanya? Seharusnya itu masuk ke data keuangan negara, dong.

Bagi saya, masalah revisi UU MD3 tidak selalu bernilai negatif. Silakan pahami dengan teliti pasal 74, 122, dan 245 tadi. Memang tampak pragmatisme, DPR anti kritik, arogan atau imunitas DPR, iya memang. Tapi coba pikirkan, mengapa mereka berusaha memperketat dan mempertinggi benteng dari pemanggilan paksa dan pengeledahan? Mengapa mereka arogan? Tentu selalu ada asalan. Semisal kita saja arogan pada orang, tentu karena pernah ada cedera pada diri kita. Mengapa kita pernah tidak suka dikritik dan direndahkan? Tentu karena pernah ada yang mengada-ada, dihina. Omong kosong kata kritik, kebanyakan hanya bisa memaki tanpa memberi solusi. Apa itu dinamakan kritik? Memaki tanpa solusi? Silakan pikirkan lagi.

Bukan saya memihak DPR dan mengamini hasil revisi UU MD3, tapi saya mencoba untuk menenangkan masa untuk berpikir ulang. Kumpulkan semua kejadian-kejadian, lalu sambungkan dengan tindakan yang dilakukan orang lain. Hanya itu mudahnya.[]

Labels: 2018, Riil

Terima Kasih telah membaca Fakta Tersembunyi Revisi UU MD3. Kalau kalian suka, bagikan...!

0 Comment for "Fakta Tersembunyi Revisi UU MD3"

Back To Top