Subjek dan Objek Hukum Adat



Subjek hukum dalam hukum adat ada dua, yaitu manusia dan badan hukum. Manusia dijadikan sebagai subjek hukum adat kerena memiliki hak dan kewajiban. Walau dahulu, manusia pernah menjadi objek hukum karena hak-haknya dicabut, seperti yang terjadi pada budak. Namun sekarang, keseluruhan manusia sebagai subjek, perbudakan tak berlaku lagi. Sedang badan hukum yang berindentitas sebagai subjek hukum adat seperti desa, suku, nagari, wakaf, dan yayasan (berkenaan dengan yayasan ini ada dalam lembaran negara nomor 91 tahun 1927, yang kemudian disempurnakan dalam UU No. 16 Tahun 2001). Ada pula badan hukum adat di Bali yang bernama Sakaha Subak dan Sakaha Banjar, yang artinya perserikatan Subak dan perserikatan Banjar. Perserikatan tadi melakukan transaksi atau kesepakatan-kesepakatan tertentu.

Badan hukum menurut Soerojo Wignjodipoero dalam buku “Kedudukan Serta Pengembangan Hukum Adat” bahwa, dikatakan badan hukum adat apabila memiliki pengurus sendiri, memiliki kekayaan sendiri, memiliki wilayah sendiri, dan bertingkah laku sebagai kesatuan dunia luar dan batin.

Seluruh subjek hukum dalam hukum adat dapat melakukan transaksi adat. Subjek hukum adat berwenang memindahtangankan kepemilikannya pada subjek yang lain. Walau dalam kenyataannya, orang yang dianggap belum dewasa atau memiliki kelainan mental tidak termasuk dalam hal itu. Orang dewasa menurut hukum adat bukan masalah umur, selama orang itu bisa hidup mandiri, tidak dibawah pembimbingan orang tua, kuat gawe, alias kuat kerja sendiri, serta cakap melakukan segala pergaulan dengan masyarakat dan mempertanggungjawabkan segala tindakannya pada diri sendiri.

Lalu tentang objek hukum dalam hukum adat. Objek hukum dalam hukum adat adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum adat. Seperti halnya tanah, pohon, lahan, harta, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan kepemilikan. Bahkan menurut saya, kadang pertikaian, pernikahan, tingkah laku adat, serta ritual-ritual bisa menjadi objek hukum adat. Objek hukum adat tidak hanya terbatas pada benda saja. Tindakan yang dilakukan Subjek hukum adat bisa menjadi Objek. Semisal seseorang melakukan perkawinan, perkawinan itu adalah Objek di mana Subjek harus melakukan aturan-aturan tertentu seperti menyiram air kembang, menginjak telur, atau sebagainya, dan kalau pernikahan sebagai objek tadi tidak sesuai pada kebiasaan pernikahan lainnya mendapat sanksi sosial. Bisa jadi dikecam akan mandul, dibicarakan yang jelek-jelek dan sebagainya yang membuat si Subjek hukum adat tadi merasa terhukum. Walau pada dasarnya, saya akui, objek itu hanya pada suatu benda, baik yang tampak atau tidak tampak, tapi saya kira, suatu tindakan Subjek menjadi Objek bila tindakan itu adalah sebuah kebiasaan bersama. Tak jauh beda dengan kepemilikan tanah leluhur atau rumah peninggalan nenek moyang, bukan? Sebab kalau dilakukan tanpa kesesuaian hukum adat yang berlaku juga menimbulkan sanksi tertentu.

Berkenaan subjek hukum adat, yang sebelumnya dijelaskan bahwa manusia adalah subjek hukum adat, memiliki hak yang sama. Namun ada dalam suatu masyarakat tertentu, seorang perempuan tidak bisa menjadi Penghulu Andiko atau Mamak kepala waris, itu terjadi di Minangkabau. Hal semacam itu masuk ke dalam pengecualian, sebab masih banyak keberbedaan-keberbedaan lainnya. Karena memang demikian, setiap hukum adat memiliki aturannya masing-masing. Namun dalam keseluruhan tentang pengertian Subjek hukum adalah sama.

Untuk singkatnya dalam mengerti subjek objek hukum adat, kita ambil contoh hak ulayat. Dalam hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (yang dalam hal ini berkedudukan sebagai subjek hukum) dan tanah atau wilayah tertentu (yang kedudukannya sebagai objek). Menurut Gede A. B. Wiranata dalam bukunya yang berjudul “Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa”, menjelaskan bahwa, dalam hak persekutuan dan keterikatan masyarakat hukum adat adalah dalam kehidupan berkelompok, dari sana muncul konsep kepemilikan atas tanah, hak menguasai sesuatu, baik itu air, tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar di atas tanah hak ulayat, serta binatang yang hidup secara liar seperti kerbau, menjangan dan lain sebagainya. Jelas, bukan? Bahwa subjek hukum yang merupakan badan bisa berbentuk persekutuan, atau perserikatan untuk melakukan perjanjian atau hal lainnya yang berkenaan dengan hukum adat.

Ada kemungkinan subjek hukum adat yang melakukan perserikatan mencoba menyesuaikan diri dengan hukum nasional di indonesia, begitupun dengan objek hukum adat yang berkaitan dengan kekayaan alam.[]
Labels: 2018, Riil, Tentang Negeri

Terima Kasih telah membaca Subjek dan Objek Hukum Adat. Kalau kalian suka, bagikan...!

0 Comment for "Subjek dan Objek Hukum Adat"

Back To Top